Materi SKB CPNS Analis Anggaran: Siklus APBN, PNBP, HKPD, dan Contoh Soal
SKB Analis Anggaran menguji pemahamanmu tentang keuangan negara: dari dasar konstitusional APBN, siklus penyusunannya, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Berikut peta materinya, konsep yang sering menjadi dasar soal, dan contoh soal berpembahasan.
Oleh Tim RAIHVADiperbarui 8 menit baca
Materi pokok SKB Analis Anggaran
Pada kisi-kisi 2024 untuk Analis Anggaran Ahli Pertama, materinya dibagi dua kelompok:
- Kemampuan umum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Kemampuan khusus: Nota Keuangan dan UU APBN tahun anggaran terkait, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Peta belajar
| Kelompok | Fokus belajar |
|---|---|
| Dasar hukum | UUD 1945 Pasal 23, UU 17/2003, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemeriksaan, dan UU SPPN |
| Siklus dan penyusunan APBN | Perencanaan sampai pemeriksaan, KEM-PPKF, pagu indikatif, RKA-K/L, Nota Keuangan |
| Struktur APBN dan PNBP | Pendapatan, belanja, pembiayaan, klasifikasi anggaran, jenis belanja |
| Pelaksanaan anggaran | DIPA, pelaku pelaksana, mekanisme pencairan, revisi anggaran, HKPD |
| Pertanggungjawaban | Laporan keuangan (LKPP), pemeriksaan BPK, SAKIP, monitoring dan evaluasi |
| Praktik analis | Telaah RKA-K/L, perhitungan dasar, dan kasus etika |
Tiga konsep yang sering menjadi dasar soal
1. Dasar konstitusional dan perencanaan. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ayat (2) menetapkan Presiden sebagai pengaju rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR. Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur UU 25/2004 (SPPN), dengan RPJP berjangka 20 tahun.
2. Siklus dan struktur APBN. Urutan siklusnya adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan. Pendapatan negara tersusun atas penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah, sedangkan belanja negara dibagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Klasifikasi anggaran menurut organisasi mengelompokkan anggaran per kementerian atau lembaga dan satuan kerja, sedangkan klasifikasi fungsi terdiri atas sebelas fungsi.
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja yang disahkan Menteri Keuangan, dan menjadi dasar pelaksanaan belanja. Perubahan rincian anggaran memerlukan revisi sesuai kewenangan. Laporan keuangan pemerintah pusat disebut LKPP, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) membandingkan realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Contoh soal dan pembahasan
Ketentuan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang terdapat dalam UUD 1945 ...
- APasal 33 ayat (4)
- BPasal 28H
- CPasal 5 ayat (1)
- DPasal 23 ayat (1)
- EPasal 20A
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: D. Pasal 23 ayat (1)
Pasal 23 ayat (1) menyatakan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Ayat (2) pasal yang sama menetapkan Presiden sebagai pengaju RUU APBN.
Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja yang disahkan Menteri Keuangan adalah ...
- ARKA-K/L
- BKEM-PPKF
- CLKPP
- DDIPA
- ERenja
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: D. DIPA
DIPA disahkan dan menjadi dasar pelaksanaan belanja. Ingat juga bahwa RKA-K/L adalah dokumen perencanaan, sedangkan DIPA adalah dokumen pelaksanaan.
Transfer ke daerah yang berfungsi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah adalah ...
- ADana Alokasi Umum
- BHibah luar negeri
- CSiLPA
- DDana Alokasi Khusus
- EDana Bagi Hasil
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: A. Dana Alokasi Umum
DAU bertujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus, sebaliknya, ditujukan untuk membiayai kegiatan tertentu.
Sebuah satuan kerja baru menyadari kegiatan prioritas tidak ada dalam DIPA padahal sisa anggaran pada kegiatan lain cukup. Langkah paling tepat adalah ...
- Amenghapus DIPA lama
- Bmengajukan revisi anggaran sesuai jenjang kewenangan
- Cmeminta rekanan menunggu tanpa kontrak
- Dmembayar langsung dari sisa anggaran tanpa revisi
- Emembatalkan kegiatan prioritas
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: B. mengajukan revisi anggaran sesuai jenjang kewenangan
Perubahan rincian anggaran memerlukan revisi sesuai kewenangan agar tetap berdasar DIPA. Opsi lain mengabaikan dasar DIPA atau justru mengorbankan kegiatan prioritas.
Cara belajar SKB Analis Anggaran
- Kuasai dulu urutan siklus APBN dan perbedaan dokumen di tiap tahapnya (RKA-K/L, Nota Keuangan, DIPA, LKPP).
- Hafalkan daftar yang sering ditanya: struktur pendapatan, belanja, pembiayaan, jenis belanja, dan klasifikasi anggaran.
- Pelajari isi pokok tiap undang-undang pada kisi-kisi (UU 17/2003, UU 9/2018, UU 1/2022, PP 6/2023) dan hubungan antarpelaku.
- Latih soal kasus tentang revisi anggaran, pencairan, dan integritas, lalu tutup dengan simulasi CAT berbatas waktu.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa saja materi SKB Analis Anggaran?
Pada kisi-kisi 2024: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, Nota Keuangan dan UU APBN tahun anggaran terkait, UU 1/2022 tentang HKPD, UU 9/2018 tentang PNBP, dan PP 6/2023 tentang penyusunan RKA. Selalu cocokkan dengan kisi-kisi seleksi yang kamu ikuti.
Apa bedanya RKA-K/L dan DIPA?
RKA-K/L adalah dokumen perencanaan anggaran kementerian atau lembaga. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja yang disahkan Menteri Keuangan dan menjadi dasar belanja.
Apakah soal SKB Analis Anggaran berbentuk hitungan?
Sebagian besar berupa pemahaman peraturan dan konsep. Perhitungan dasar seperti defisit, serapan anggaran, dan rasio dapat muncul, jadi latih juga bagian itu.
Sumber dan rujukan
Informasi dirangkum dari sumber di atas dan diperbarui pada 6 November 2026. Ketentuan seleksi dapat berubah, jadi selalu periksa pengumuman resmi pemerintah.
Siap berlatih dengan soal berpembahasan?
Pelajari materi SKB menurut kisi-kisi jabatanmu, kerjakan bank soal berpembahasan, dan latih simulasi CAT berbatas waktu.