Materi SKB CPNS Analis Kebijakan: Siklus Kebijakan, Kriteria Dunn, dan Contoh Soal
SKB analis kebijakan menguji pemahaman konsep kebijakan publik, metodologi analisis, penyusunan saran kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Berikut peta materinya, konsep yang sering menjadi dasar soal, dan contoh soal berpembahasan.
Oleh Tim RAIHVADiperbarui 8 menit baca
Peta materi SKB analis kebijakan
| Kelompok | Topik |
|---|---|
| Konsep kebijakan | Pengertian, ciri, dan jenis kebijakan publik, serta manajemen kebijakan |
| Metodologi riset | Desain riset, rumusan masalah, dan sumber data |
| Analisis kebijakan | Identifikasi dan perumusan masalah, kerangka analisis, dan kriteria evaluasi |
| Saran kebijakan | Policy brief, naskah kebijakan, telaahan staf, komunikasi, dan advokasi |
| Regulasi dan tata kelola | Peraturan perundang-undangan, jabatan fungsional, tata kelola, dan etika |
Konsep inti yang sering menjadi dasar soal
1. Tahapan kebijakan publik. Urutannya: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi (pengesahan) kebijakan, implementasi, dan penilaian atau evaluasi. Soal sering menanyakan tahap mana yang sedang berlangsung dalam sebuah kasus.
2. Kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn. Efektivitas (apakah hasil yang diinginkan tercapai), efisiensi (usaha yang diperlukan), kecukupan (seberapa jauh masalah teratasi), perataan atau kesetaraan (keadilan distribusi), responsivitas (kesesuaian dengan kebutuhan kelompok sasaran), dan ketepatan (nilai tujuan dan kelayakan sarana).
3. Policy brief. Dokumen ringkas yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Isinya merumuskan masalah, menyajikan bukti dan alternatif pilihan, lalu merekomendasikan satu pilihan dengan bahasa yang jelas dan tidak berbelit.
4. Hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut UU 12/2011, urutannya dari yang tertinggi: UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota.
Contoh soal dan pembahasan
Setelah alternatif kebijakan dirumuskan, tahap berikutnya dalam siklus kebijakan publik adalah ...
- Apenyusunan agenda
- Badopsi kebijakan
- Cimplementasi kebijakan
- Devaluasi kebijakan
- Eformulasi masalah
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: B. adopsi kebijakan
Urutan siklus: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, lalu evaluasi. Setelah alternatif dirumuskan (formulasi), kebijakan diadopsi atau disahkan sebelum dijalankan.
Sebuah program bantuan terbukti memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok sasaran yang dituju. Kriteria evaluasi Dunn yang paling tepat untuk menilai hal ini adalah ...
- Aefisiensi
- Bperataan
- Ckecukupan
- Defektivitas
- Eresponsivitas
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: E. responsivitas
Responsivitas menilai seberapa jauh kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok sasaran. Efisiensi menilai usaha yang dikeluarkan, perataan menilai keadilan distribusi, dan efektivitas menilai tercapainya hasil.
Ciri utama sebuah policy brief yang baik adalah ...
- Apanjang dan memuat seluruh data mentah penelitian
- Bhanya memaparkan masalah tanpa rekomendasi
- Cringkas, berbasis bukti, dan memberi rekomendasi yang jelas kepada pengambil keputusan
- Dmemakai istilah teknis sebanyak mungkin
- Editujukan kepada sesama peneliti
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C. ringkas, berbasis bukti, dan memberi rekomendasi yang jelas kepada pengambil keputusan
Policy brief ditujukan kepada pengambil keputusan yang waktunya terbatas, sehingga harus ringkas, berbasis bukti, dan berakhir dengan rekomendasi yang jelas.
Menurut hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan yang lebih tinggi dimiliki oleh ...
- Aperaturan presiden daripada peraturan pemerintah
- Bperaturan daerah kabupaten daripada peraturan daerah provinsi
- Cperaturan daerah provinsi daripada undang-undang
- Dperaturan pemerintah daripada peraturan presiden
- Eperaturan menteri daripada peraturan pemerintah
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: D. peraturan pemerintah daripada peraturan presiden
Urutan dari atas: UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, lalu perda kabupaten atau kota. Maka peraturan pemerintah lebih tinggi daripada peraturan presiden.
Cara belajar SKB analis kebijakan
- Kuasai dulu tahapan kebijakan dan kerangka analisisnya, karena menjadi tulang punggung soal.
- Pelajari metodologi riset dasar: rumusan masalah, desain, dan sumber data.
- Latih penyusunan saran kebijakan (policy brief dan telaahan staf) dan hierarki peraturan.
- Tutup dengan simulasi CAT berbatas waktu, lalu ulangi topik yang masih salah.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa saja materi SKB CPNS analis kebijakan?
Secara umum konsep dan manajemen kebijakan publik, metodologi riset, analisis kebijakan, penyusunan saran kebijakan, serta peraturan perundang-undangan dan tata kelola. Rincian resminya mengikuti kisi-kisi instansi pembina.
Apa saja tahapan kebijakan publik?
Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian atau evaluasi.
Apa saja kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn?
Efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Sumber dan rujukan
Informasi dirangkum dari sumber di atas dan diperbarui pada 6 November 2026. Ketentuan seleksi dapat berubah, jadi selalu periksa pengumuman resmi pemerintah.
Siap berlatih dengan soal berpembahasan?
Pelajari materi SKB menurut kisi-kisi jabatanmu, kerjakan bank soal berpembahasan, dan latih simulasi CAT berbatas waktu.