raihva

Materi SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan: UU 12/2011, Hierarki, Teknik Penyusunan, dan Contoh Soal

SKB Perancang Peraturan Perundang-undangan menguji pemahaman ilmu hukum dasar dan seluruh proses pembentukan peraturan, dari perencanaan sampai pengundangan dan pengujian. Berikut peta materinya, konsep yang sering menjadi dasar soal, dan contoh soal berpembahasan.

Oleh Tim RAIHVADiperbarui 8 menit baca

Materi pokok SKB Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kisi-kisi 2024 untuk Ahli Pertama dibagi dua kelompok:

  • Kemampuan umum: pengantar ilmu hukum, konsensus kebangsaan, serta pengantar filsafat hukum dan teori hukum.
  • Kemampuan khusus: data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional dan Daerah (termasuk di luar program dan daftar kumulatif terbuka), analisis urgensi instrumen hukum lainnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materinya teknis dan prosedural, konsep pengharmonisasian, serta penyusunan surat edaran, instruksi, dan pedoman.

Peta belajar

KelompokFokus belajar
Dasar hukumNorma, teori hukum, aliran dan tokoh, konsensus kebangsaan, asas hukum
Hierarki dan asasJenis dan hierarki peraturan, asas pembentukan, asas materi muatan
Perencanaan dan penyusunanProlegnas, Prolegda, naskah akademik, usul prakarsa
Pembahasan sampai pengundanganDua tingkat pembicaraan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan
Teknik penyusunanKerangka peraturan, batang tubuh, bahasa hukum, pengacuan, perubahan dan pencabutan
Harmonisasi dan pengujianPengharmonisasian, PP, Perpres, Permen, Perda, pengujian di MK dan MA

Tiga konsep yang sering menjadi dasar soal

1. Hierarki dan asas. Urutan peraturan menurut Pasal 7 UU 12/2011: UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang atau Perppu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Asas lex superior berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Hans Kelsen dikenal dengan teori hukum murni dan jenjang norma.

2. Perencanaan dan pembahasan. Prolegnas terdiri atas jangka menengah lima tahun dan prioritas tahunan. Landasan dalam naskah akademik mencakup filosofis, sosiologis (kebutuhan dan kenyataan di masyarakat), dan yuridis. RUU dari Pemerintah dimulai dengan izin prakarsa dari Presiden. Pembahasan RUU dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan: tingkat I di komisi atau panitia, tingkat II di rapat paripurna. Pimpinan DPR menyampaikan RUU yang disetujui bersama kepada Presiden paling lama 7 hari, dan undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Teknik, harmonisasi, dan pengujian. Kerangka peraturan berurutan: judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, lalu lampiran. Pengharmonisasian meliputi keselarasan vertikal dan horizontal. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Partisipasi masyarakat yang bermakna memuat tiga hak: didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atau jawaban.

Contoh soal dan pembahasan

Contoh soal 1

Peraturan yang berada tepat di bawah Undang-Undang/Perppu dalam hierarki Pasal 7 adalah ...

  1. APeraturan Pemerintah
  2. BKetetapan MPR
  3. CPeraturan Daerah Provinsi
  4. DPeraturan Menteri
  5. EPeraturan Presiden
Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: A. Peraturan Pemerintah

Urutan: UUD, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Perda provinsi berada di bawah perpres, lalu perda kabupaten atau kota.

Contoh soal 2

Landasan yang menilai apakah rancangan sesuai kebutuhan masyarakat disebut landasan ...

  1. AFilosofis
  2. BPolitis
  3. CSosiologis
  4. DYuridis
  5. EHistoris
Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C. Sosiologis

Landasan sosiologis berbicara kebutuhan dan kenyataan di masyarakat. Landasan filosofis dan yuridis menjawab pertanyaan yang berbeda dari landasan sosiologis.

Contoh soal 3

Urutan kerangka peraturan adalah ...

  1. AJudul, batang tubuh, pembukaan, penutup, lampiran, penjelasan
  2. BBatang tubuh, judul, pembukaan, penjelasan, penutup, lampiran
  3. CPembukaan, judul, batang tubuh, penjelasan, penutup, lampiran
  4. DJudul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, lampiran
  5. EJudul, penjelasan, pembukaan, batang tubuh, penutup, lampiran
Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: D. Judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, lampiran

Urutan baku menurut Lampiran II UU 12/2011. Penjelasan ditempatkan setelah penutup, dan lampiran paling akhir.

Contoh soal 4

Tiga hak partisipasi masyarakat yang bermakna adalah ...

  1. ADipilih, disahkan, dan diundangkan
  2. BDibahas, disetujui, dan diumumkan
  3. CDiundang, dilantik, dan dikuatkan
  4. DDidengar, dibayar, dan diundang
  5. EDidengarkan, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atau jawaban
Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: E. Didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atau jawaban

Tiga hak menurut Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang diakomodasi UU 13/2022. Ketentuan ini berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi dan diakomodasi dalam perubahan UU 12/2011.

Cara belajar SKB Perancang Peraturan Perundang-undangan

  1. Mulai dari ilmu hukum dasar: norma, asas, teori hukum, dan konsensus kebangsaan.
  2. Hafalkan hierarki dan asas pembentukan dari UU 12/2011, lalu urutan tahapan pembentukan dari perencanaan sampai pengundangan.
  3. Latih teknik penyusunan: urutan kerangka, bagian batang tubuh, dan bahasa peraturan.
  4. Pelajari harmonisasi dan pengujian peraturan, lalu tutup dengan simulasi CAT berbatas waktu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa saja materi SKB Perancang Peraturan Perundang-undangan?

Pada kisi-kisi 2024: pengantar ilmu hukum, konsensus kebangsaan, filsafat dan teori hukum, lalu materi khusus tentang perencanaan (Prolegnas dan Prolegda), proses pembentukan, perumusan peraturan teknis, harmonisasi, dan instrumen hukum lain.

Apa undang-undang pokok pembentukan peraturan?

UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022.

Siapa yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945?

Mahkamah Konstitusi. Peraturan di bawah undang-undang diuji melalui hak uji materiil di Mahkamah Agung.

Sumber dan rujukan

Informasi dirangkum dari sumber di atas dan diperbarui pada 6 November 2026. Ketentuan seleksi dapat berubah, jadi selalu periksa pengumuman resmi pemerintah.

Siap berlatih dengan soal berpembahasan?

Pelajari materi SKB menurut kisi-kisi jabatanmu, kerjakan bank soal berpembahasan, dan latih simulasi CAT berbatas waktu.

Baca juga